DPRD Baru Soroti APBD NTB yang Terkesan Dipaksakan

Home / Berita / DPRD Baru Soroti APBD NTB yang Terkesan Dipaksakan
DPRD Baru Soroti APBD NTB yang Terkesan Dipaksakan Anggota DPRD NTB terpilih Akhdiansyah (FOTO: Istimewa)

TIMESMATARAM, MATARAM – Sejumlah anggota DPRD NTB periode 2014-2019, kukuh untuk melakukan pembahasan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 meski sisa jabatan hampir berahir. Pembahasan APBD terus dipercepat hingga tercapainya kesepakatan dan penandatanganan

Meski sejumlah Calon Anggota DPRD NTB Terpilih Periode 2019-2024 mulai menyatakan ketidaksetujuannya, tapi anggota DPRD NTB Periode 2014-2019 berdalih bahwa tradisi pembahasan seperti ini sudah dijalani pada setiap tahun ketika masa periodesasi keanggotaan akan berakhir.

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 oleh anggota DPRD lama dinilai terkesan instan dan dipaksakan, mengingat sisa waktu dan masa jabatan anggota DPRD lama hampir mau habis 

"Kalau dilihat, dengan sisa masa jabatan yang tinggal menghitung hari, pembahasan APBD NTB 2020 oleh DPRD lama terkesan dipaksakan" kata Anggota DPRD NTB 2019-2024 terpilih, Akhdiansyah di Mataram, Jumat (16/8/2019).

Pria yang akrab disapa Guru To'i ini mengkritik sikap DPRD lama yang terkesan ngotot supaya pembahasan dan pengesahan APBD NTB 2020, dengan mempercepat melakukan pembahasan di sisa masa jabatan yang ada.

Pembahasan yang terburu - buru dan dipaksakan justru dikhawatirkan bisa mengakibatkan penganggaran yang tidak tepat sasaran, tidak mencerminkan aspek perencanaan dan penganggaran yang menghormati spirit efektif dan efisiensi.

"Daripada dipaksakan dan tidak tepat sasaran, lebih baik pembahasan APBD NTB diserahkan kepada anggota DPRD baru" kata Sekwil DPW PKB NTB tersebut.

Akhdiansyah menambahkan, Kalau dibahas DPRD baru, sekali lagi akan lebih kontekstual, dan menjamin efektivitas capain sesuai dengan target pembangunan NTB lima tahun dan produk APBD juga akan bisa dikontrol.

"Karena bagaimanapun, tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2020, melekat dan menjadi tugas anggota DPRD NTB baru ketika resmi dilantik bulan September mendatang," tegasnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com