Pemprov NTB Segera Implementasikan JPS di Masa Darurat Covid-19

Home / Berita / Pemprov NTB Segera Implementasikan JPS di Masa Darurat Covid-19
Pemprov NTB Segera Implementasikan JPS di Masa Darurat Covid-19 Konferensi video yang dilakukan Pemerintah NTB. (Foto: Humas Pemprov NTB)
Fokus Berita

TIMESMATARAM, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), tengah menyiapkan implementasi Jaring pengaman Sosial (JPS) dalam upaya antisipasi penyebaran Corona atau Covid-19.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah, menyampaikan pada penanganan corona ini, pihaknya tidak hanya meminta masyarakat stay at home. Namun, Pemprov NTB juga tidak akan abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

"Kami mengajak para Bupati dan Walikota beserta seluruh jajarannya untuk tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat," kata Zul, saat memimpin rapat koordinasi iImplementasi Program Jaring pengaman Sosial (JPS) Gemilang, bersama Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah.

Gubernur menjelaskan bahwa selain program dari pusat dan pemerintah provinsi, juga kabupaten/kota diminta oleh Bang Zul untuk berkontribusi. Karena itu perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.

"Ada JPS dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan kota," ujar Zul.

Program ini akan dieksekusi selama 3 bulan, sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini.

Pemprov NTB telah menyusun rencana penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yang akan mulai disalurkan tanggal 16  April mendatang. Untuk program JPS Gemilang yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB selama 3 bulan kedepan. Akan menyasar pada masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK serta sektor informal yang terdampak sebanyak 32.000 KK. Paket yang akan disalurkan terdiri dari paket sembako serta paket masker dan suplemen yang akan diisi dari produk-produk IKM dan UKM lokal.

Konferensi-video-2.jpg

Sedangkan untuk JPS Pemerintah Pusat di NTB akan menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883 KK, bantuan paket sembako sebanyak 540.363 KK serta pembebasan dan keringanan listrik untuk 868.537 KK.

Program JPS Gemilang yang diluncurkan Gubernur Zul tersebut, mendapatkan sambutan baik para bupati/walikota pun menyatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan masing-masing kabupaten dan kota, juga telah menyiapkan program serupa.

Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, yang telah menyiapkan 20 Miliar untuk kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, beserta program-program penanganan lainnya.

Selain kesiapan logistik serta upaya pencegahan, para pemimpin daerah juga menyampaikan sektor-sektor prioritas yang terus menjadi perhatian selama wabah ini, seperti investasi  dan infrastruktur yang disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah. Ia memastikan pembangunan sirkuit MotoGP dan pembangunan bypass BIZAM–Mandalika tetap berjalan sesuai rencana.

“Program MotoGP maupun program pembangunan di bandara tetap berjalan, tetapi tetap memperhatikan juga prosedur protokol daripada sosial distancing phisical distancing. Termasuk jalan by pass juga tetap berjalan,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tentang keringanan pajak, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, merespon kebijakan tersebut dengan sangat baik. Ia menyatakan hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara akan dibebaskan dari pajak daerah.

“Hari ini saya akan tanda tangani surat pembebasan pajak daerah untuk hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Lombok Utara,” tegasnya.

Gubernur NTB pada kesempatan ini juga memastikan supaya tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten atau kota. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com